Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tren pasar kian menghendaki produk perikanan olahan yang praktis. Kalau enggak dijaga, efek lebih luas dalam kurun. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. Ruang Lingkup Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Usaha perikanan darat memberikan berbagai keuntungan bagi para pelaku yang memanfaatkannya, seperti meningkatkan pendapatan ekonomi, produksi, efisiensi sumber daya, kualitas hidup, kesadaran lingkungan, dan tingkat konservasi sumber daya. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. Indonesia PNG. total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km2 perairan laut teritorial; 2,8 juta km2 perairan laut nusantara; dan 2,7 juta km2 laut Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP •Perpres 38 tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur •Perpres 10 tahun 2021 tentangPKOP4419/MODUL 1 1. Peraturan lain yang terkait produk IndoGAP yang meliputi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan/atau Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) C Jenis Kegiatan Penilaian KesesuaianBaca juga: KKP Bangun 2 Kapal Pengawas Perikanan Anti Illegal Fishing, Beroperasi Tahun 2023. Kanada, dan Indonesia, maka potensi zona laut yang cocok untuk usaha mariculture tentu lebih luas. 15. Perairan Indonesia juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, seperti perikanan, wisata laut dan pelayaran. Padahal potensi sumber daya pesisir dan laut yang dapat dimanfaatkan meliputi potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya, terumbu karang, hutan mangrove, pertambangan, sumber daya. Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh izin Usaha Budidaya Perikanan Laut. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BAB I PENDAHULUAN A. 2. Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH HASIL PERIKANAN. 5. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1. Jika digabung dengan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan perikanan, seperti pemrosesan, pemasaran, distribusi, pembuatan alat penangkap ikan, produksi es, pembangunan kapal, atau penelitian, diperkirakan. Waktu penelitian yaitu bulan April sampai Agustus 2017. Setelah melakukan audit, tim melaporkan hasil investigasinya kepada KKP dan menjelaskan tentang temuan nihil pada proses. kewenangan Daerah Provinsi di laut yang disebutkan di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya meliputi: 1. Perikanan laut: merupakan usaha penangkapan atau pembudidayaan ikan yang dilakukan di laut, di kawasan pesisir atau perairan dangkal. pelaku usaha perikanan tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan, Unit. bouke ami. Sedangkan pengertian nelayan kecil menurut UU No. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG. Bahkan ini merupakan peluang usaha bagi yang masih belum bisa bekerja secara penuh atau menjadikannya usaha sampingan yang akan menguntungkan. 786,35 ribu ton), ikan karang konsumsi (63,99 ribu ton),. Namun dibalik keindahan dan potensi yang ada di laut Indonesia, banyak masalah yang dihadapi oleh Indonesia terutama perairannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI. 7. Rusdi Jaya. Definisi Perikanan Secara Lengkap. Air dalam tiga wujudnya, cairan di laut, es yang mengambang, dan awan di udara yang merupakan uap air. kualitatif menjelaskan kondisi sentra produksi dansistem agribisnis. 69 Tahun 2001, adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal. Made Astawan, M. Makasih kak terimakasihhhhhh kakakMENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PERMEN-KP/2014 TENTANG SISTEM LOGISTIK IKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 33), dengan tanpa mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan agar tetap terjaga kontinueitas produksi dan kelestariannya. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. 500. 1 Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara ilegal melalui kegiatan illegal fishing. JAKARTA, KOMPAS. Status Perikanan Hiu, 2010) dengan rata-rata produksi sekitar 48. 2. 16. Hal ini menjadi salah satu keunggulan dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. tidak menjelaskan persoalan lebar laut teritorial yang dapat digunakan sebagai patokan secara umum, sedang dalam konvensi hukum laut tahun 1982 ditentukan. 2) Daunnya berbulu, bentuk kecil-kecil kadang berubah menjadi duri dan sisik. Nama ikan. Pelayaran memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. 000,00 (satu miliar lima. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan. izin kapal pengangkut ikan, yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI. Komoditas perikanan air laut tangkap, seperti ikan tuna, ikan cakalang, ikan teri, dan lain-lain. Penangkapan Ikan antara lain: 1) stasiun pengisian bahan bakar. 5. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya di sebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap organisme akuatik yang mencakup ikan, udang, hewan bercangkang, echinodermata dan alga. Tingginya biaya investasi sarana prasarana kelautan dan perikanan. KOMPAS. Budidaya ikan menghasilkan ikan dan makanan laut yang dapat mencukupi kebutuhan dan menjaga ketahanan pangan nasional. Kapal perikanan yang dimaksud meliputi kapal. KONSEP AGRIBISNIS PERIKANAN. Di dalam laut terdapat potensi sumber daya laut berupa perikanan. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG. Bisnis ini mencangkup usaha contohnya pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Adapun komoditas yang dapat dibudidayakan pada perairan laut antara lain meliputi: ikan kakap, kerapu, baronang, tiram,. Namun, akibat posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia). pesisir, pemanfaatan pasir laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi perairan, Benda Muata Kapal Tenggelam (BMK), dan bangunan laut. Pelaku utama kelautan dan perikanan mayoritas pada usaha skala kecil sehingga kurang mendapat akses pembangunan dan model kelembagaan lebih ditujukan kepada peran aktif masyarakat sebagai subyek pembangunan diwilayahnya. 16MEN2006, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat. Karena dalam kaidah budidaya perairan adalah komoditas budidaya. Pengertian Agrikultur: Sektor, Jenis dan Produk Agrikultur di Indonesia. Dokumen ini dapat diunduh dalam format pdf dari situs Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 1. (mekanisasi) alat tangkap, dan unit usaha pengambilan keputusan (rumah tangga) untuk meminimalisasi perikanan yang tidak diatur dan tidak dilaporkan, serta mengarahkan bantuan pemerintah kepada orang-orang yang benar-benar miskin dan rentan terhadap guncangan sosial dan ekonomi. 000. Sektor. Website Resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan | Official Website of The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries. 11. Usaha perikanan laut di Indonesia dijalankan oleh 965. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang No. menjelaskan prinsip pembangunan perikanan budidaya berkelanjutan di kawasan yurisdiksi nasional; 4. Budidaya perikanan mencakup seluruh organisme tersebut. Potensi sumber daya kelautan termasuk ekosistem laut yang beragam, energi, dan mineral. 2 Budidaya Perikanan Modul 1 ini mengandung uraian mengenai budidaya perikanan yang ditinjau dari definisi, ruang lingkup, tujuan, biota (komoditas), sistem, kegiatan hingga teknologi budidaya perikanan. 64 tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisirdan Pulau-pulau Kecil telah memberikan arahan dalam upaya upaya dalam mitigasi bencana Pasal 6 Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir. 2. id, pada tahun 2021 tercatat Provinsi Maluku menduduki peringkat pertama Angka Konsumsi Ikan (AKI) tertinggi dengan nilai 77,49 kg/kapita/tahun, posisi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang menduduki peringkat kedua dengan AKI 73,82 kg/kapita/tahun. Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; Mengingat : 1. Permen KKP No. 2. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Menurut Undang-Undang Perikanan No. PER. Nelayan adalah orang yang setiap hari bekerja untuk menangkap ikan atau organisme lain yang hidup di dasar laut atau permukaan. Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya perikanan yang besar. Nelayan. Pengolah. Peran serta yang dimaksud adalah pelaksaan pembangunan berkelanjutam yang melibatkan peran serta dari masyarakat. ; Sektor tradisional yaitu perusahaan atau individu yang menangkap atau memelihara ikan dengan cara dan metode tradisional. registrasi dan pelaporan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Pelagis kecil. Ikan kerapu (Epinephelus sp), abalon (Holiotis squamata), dan rumput laut (Eucheuma cottonii). Ikan ditangkap oleh nelayang di laut dengan. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi. Saat ini sudah 5. Pemerintah Pusat. 23. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Konsep ini diyakini bisa menjaga ekosistem laut dan pesisir yang sehat dan produktif, serta menjadikan Indonesia lebih. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengatur tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan. Mulai dari hasil laut sampai dengan perindustriannya. Hasil riset Komisi Stock Ikan Nasional menyebutkan bahwa stock sumber daya Pernyataan tersebut Catur sampaikan dalam acara Bincang Bahari Kementerian KP mengupas “Peluang Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan 2022” di Media Center Kementerian KP, Jakarta Pusat, Kamis. Dalam perikanan budidaya, frase “individu dan badan usaha” merujuk kepada perorangan atau badan usaha yang mengelola seluruh atau sebagian aktivitas pemeliharaan ikan dan sampai dengan memanen. Perikanan laut merupakan kegiatan penangkapan ikan di laut. 01. kesejahteraan nelayan, transformasi ekonomi bidang perikanan dan kelautan dapat terwujud dengan tetap menciptakan lestari dan berkelanjutan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan. Dari data KKP, jumlah usaha pengolahan ikan kategori. Pada tahun 1971 terbentuk Bagian Teknik Penangkapan Ikan yang. Permohonan penerbitan izin diajukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (Lembaga. Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Demi mendorong percepatan produksi, beragam program kerja digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2022. c. 56. 700-an Penyuluh Perikanan yang tersebar diseluruh Indonesia dengan dibantu 514 Dinas KP Kab/Kota dan 139 UPT KKP untuk memasukan usulan pendataan kedalam modul KUSUKA. Pelabuhan . Data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2000 menyebutkan ada 463 lokasi kapal tenggelam (shipwrecks) yang tersebar di perairan Indonesia. bahwa untuk peningkatan pengelolaan sumber daya ikan secara. Secara sederhana, ekonomi maritim adalah seluruh kegiatan ekonomi di pesisir laut, dan wilayah sekitar laut. Di laut, ikan memiliki ruang hidup sesuai dengan ragamnya. memproduksi ikan, baik melalui penangkapan (perikanan tangkap) maupun budidaya. Menyambung pertanyaan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut (“Permen 54/2020”) mengatur bahwa pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan ruang dan/atau pemanfaatan sumber daya di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi secara menetap dan terus menerus paling singkat 30 hari wajib memiliki. 2) profil di bidang perikanan yang berisi data gambaran umum lokasi, komoditas yang dikembangkan dan informasi-informasi pendukung lainnya yang ingin disampaikan; 3) data kegiatan/usaha yang dilakukan; 4) surat/berita acara pendirian, kepengurusan dan anggota serta AD/ART; dan 5) rencana pemanfaatan Bantuan Pemerintah. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang. 000 pulau, serta panjanggaris pantai nomor empat di dunia yaitu sekitar 95. 681. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sesuai Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan. Lebih dari 90% nelayan Indonesia adalah nelayan kecil yang menangkap ikan di daerah pesisir. Pendahuluan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai panjang pantai lebih dari 81. Efektivitas peran hak ulayat laut dalam keseimbangan ekologis maupun sosial. Beragam virus diketahui telah menginfeksi ikan air laut di Indonesia diantaranya: II. 9 Tahun 1985, nelayan atau kelompok nelayan merupakan perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan mencakup menangkap, membudidayakan, mendinginkan atau mengawetkan ikan dengan tujuan komersial. Perikanan laut merupakan kegiatan penangkapan ikan di laut. Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama. Hal ini terjadi karena kombinasi kerja keras dan keterampilan nelayan Jepang yang terakumulasi dari sejarahnya yang panjang. 16 Jakarta Pusat Telp. Q : Apa peran penting pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan? A : Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia dianugerahi potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,. Masalah yang tejadi di perairan Indonesia adalah terkait. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PERMEN-KP/2019 TENTANG. BAB I KETENTUAN UMUM. Mengutip Kemdikbud RI, luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Bila selama ini abalon biasa di dapatkan dari alam, maka dari itu mengapa pelaku pebisnis tidak mencoba untuk membudidayakan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 2 Sumber daya perikanan juga memiliki potensi yang besar sehingga sering disebut bahwa sektor perikanan merupakan raksasa yang sedang tidur ( the sleeping giant ). Abalon. Adapun beberapa ikan air laut konsumsi yang dibudidayakan seperti Kakap Putih dan Kerapu. Usaha itu dilakukan diperairan pantai atau di tengah laut. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan. Laut merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat fenomenal. † 5. Lebih khusus yang bekerja untuk kapal perikanan, baik asing maupun milik pengusaha di dalam negeri Upaya yang dilakukan, salah satunya adalah dengan memperkuat peran dari Perjanjian. c. Kawasan pesisir dan lautan dikelola untuk mengkonservasi terumbu karang dan kunci, mangrove, pantai dan elemen lainnya, menjaga produktivitas perikanan laut, serta mendukung pembangunan perekonomian masyarakat setempat melalui pengembangan pariwisata alam yang di tata secara hati-hati. 15. Sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia fokus untuk memperbaiki nasib para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja pada usaha perikanan tangkap. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya; dan i. yang melakukan usaha pembudidayaan ikan. Pertama, terkait dengan terminologi nelayan kecil; kedua, menyangkut ketentuan perizinan usaha dan. Kegiatan budidaya perikanan diawali oleh kegiatan perikanan tangkap, Indonesia memandang ekonomi maritim sebagai sektor utama kesejahteraan masyarakat. Pariwisata. Pengertian perikanan adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan. 1. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG P E L A Y A R A N. Ikan merupakan hewan yang bisa dibudidayakan atau hidup dilaut lepas. Penyediaan prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk: a. 20/MEN/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baruDirektur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini menjelaskan sistem kontrak yang dimaksud adalah bentuk kerja sama antara pemerintah dengan mitra dalam pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). PENGERTIAN SUMBER DAYA Secara harfiah, istilah sumber daya berasal dari kata sumber dan daya. 000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan). Konsep ekonomi biru dapat diterapkan di antaranya melalui pembangunan yang mengedepankan efisiensi bukan eksploitasi, nilai ekonomi dan sosial seimbang, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tahun 2019, KKP akan menargetkan penambahan luas lahan minapadi menjadi 400 ha . Pekerja mengumpulkan ikan-ikan yang telah dikeringkan di Pantai Mamboro, Teluk Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (16/10). Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK. Usaha Perdagangan. Peralatan Tidak Sulit Ditemukan. 28 Tahun 2009. Konservasi Adalah – Pengertian, Tujuan, Manfaat Dan Permasalahan – Setiap makhluk hidup di bumi ini hidup dalam ketergatungan satu sama lain. 2. ABSTRAK: bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki. Yang dimaksud dengan DG Sante, tidak lain adalah tim auditor dari Uni Eropa yang melakukan audit sistem mutu dan keamanan pangan pada Oktober 2018 di Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan1. 756 rumah tangga perikanan (BPS, 2019). Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada statistik. 000 kilometer Kelebihan tersebut menjadikan Indonesia dengan kekayaan laut yang tidak tertandingi oleh negara lain. 1. Problem Sosial - Ekonomi Masyarakat Maritim. Manfaat lain bagi sang peternak atau yang melakukan budiaya.